iklan

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
Fajar Widodo
Email
Institusi
Abstract
The problem of this study is what the ratio decidendi of the Constitutional Court in deciding the case material test Decision No. 93 / PUU-X / 2012 and what used legal interpretation of the Constitutional Court in deciding the case material test Decision No. 93 / PUU-X / 2012. This study uses normative legal, while the approach used that statute approach, case approach, historical approach, comparative approach and conceptual approach. The conclusion of this study are: First, the ratio decidendi of the Constitutional Court in deciding the case material test Decision No. 93 / PUU-X / 2012 includes facts material. In this case consists of the petition, the Constitutional Court's authority, legal standing The applicant, the decisions of the Constitutional Court previously associated with loss of rights and / or authority of the Constitutional Court, evidence and witnesses both filed by the Applicant and the proposed by the Constitutional Court. Second, the legal interpretation of the Constitutional Court which is used in deciding judicial cases Decision No. 93 / PUU-X / 2012 is a grammatical interpretation, systematic, teleological and historical.
Keywords: Ratio decidendi, Islamic Banking, Dispute Resolution
Abstrak
Permasalahan penelitian ini adalah apa Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 dan apa penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama, ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 meliputi fakta-fakta materiil. Perkara ini terdiri dari permohonan Pemohon, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang berkaitan dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, alat bukti dan saksi baik yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis dan historis.
Kata kunci: Ratio Decidendi, Perbankan Syariah, Penyelesaian Sengketa
Yuridika: 268 Volume 30, No. 3, Desember 2015
Latar Belakang Masalah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Dadang Achmad sebagai Pemohon.
Mekanisme atau cara penyelesaian sengketa perbankan syariah sendiri sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.
Dalam Pasal 55 ayat (1) tersebut secara jelas menyatakan bahwa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Peradilan Agama. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama bertugas atau berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Secara yuridis tidak ada yang dilanggar dalam Pasal 55 ayat (1) tersebut dikarenakan telah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur sebelumnya yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.1
Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan apabila para pihak memperjanjikan maka penyelesaian dapat dilakukan sesuai akad. Manakala dilihat pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut, pilihan penyelesaian sesuai akad tersebut dibatasi di antaranya melalui jalur non litigasi dan litigasi. Diantara pilihan melalui non litigasi adalah jalur musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
1 Abd. Shomad,”Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia” Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 221.
Fajar Widodo : Analisa Yuridis
269
(Basyarnas), sementara jalur litigasi adalah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Pilihan forum penyelesaian sengketa dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan nasabah dan juga pihak bank yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Apa Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012?
2. Apa penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012?
Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis dasar Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012.
2. Untuk menganalisis penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012.
Kajian Pustaka
Peraturan perundang-undangan yang tidak dapat memayungi seluruh kegiatan, tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan diketemukan. Melalui penemuan hukum proses yang dapat dilakukan untuk membentuk hukum yang lazim dilakukan oleh hakim serta aparat hukum lainnya yang diberikan tugas dan wewenang untuk menerapkan peraturan hukum umum padaperistiwa hukum konkrit.
Yuridika: 270 Volume 30, No. 3, Desember 2015
Penemuan hukum berkenaan dengan hal penegakan hukum.2 Sangat diharapakan di dalam penemuan hukum tercipta suatu interpretasi teks peraturan perundang-undangan yang benar sesuai dengan kaedah yang ada di dalam teks undang-undang tersebut agar diperoleh kebenaran murni yang mengakomodir kepentingan para pihak dan tidak sebaliknya.
1. Asas kepastian Hukum
Pengertian asas menurut kamus bahasa Indonesia adalah hukum dasar, dasar, dan dasar cita-cita3, sedangkan menurut kamus hukum principle atau teoro dan ajaran pokok.4 Asas merupakan tiang utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, asas merupakan suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum sebagai basic truth, sebab melalui asas hukum pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk kedalam hukum dan menjadi sumber yang menghidupi nilai-nilai etis moral dan sosial masyarakatnya masuk kedalam hukum dan menjadi sumber menghidupi nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya.5 Asas sebagai dasar, menurut Paul Scholten, bahwa sebuah asas hukum (rechtsbeginsel) bukanlah sebuah aturan hukum (rechtsregel). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum sebuah hukum adalah terlalu umum sehingga ia atau bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak. Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumi atau pengelompokan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena untuk terlebih dulu dibentuk isi yang lebih kongkret. Dengan perkataan lain, asas hukum, bukanlah hukum, namun hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Scholten mengemukakan lebih lanjut, adalah menjadi
2 J.A. Pontier, Rachsvinding, Oleh B, Arif Shidarta, (terj) “Penemuan Hukum”, (Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008) hlm. 8.
3 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar bahasa Indonesia”. Balai Pustaka. 1990.
4 Kamus Hukum. Aneka Ilmu, Jakarta, 1997.
5 Tim lab. Fak. Hukum, UMM 2006, Praktek Ilmu Perundang-undangan, UMM Press Malang, hlm. 13.
Fajar Widodo : Analisa Yuridis
271
tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum positif.6
Asas kepatian hukum menurut Fuller ada 8 asas yang harus dipenuhi oleh hukum yang apabila tidak terpenuhi gagalah hukum disebut sebagai hukum, kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut: (a)suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu; (b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik; (c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem; (d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; (e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; (f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan; (g) Tidak boleh sering diubah-ubah; (h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.
2. Metode Penemuan Hukum
Pada hakekatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwa hukum. Di beberapa literatur dijumpai beberapa pengertian dari penemuan hukum yang dikemukakan para sarjana, antara lain: (a) Menurut Paul Scholten, penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun rechtssvervijining (pengkonkretan hukum);7 (b) Menurut John Z. Laudoe, bahwa penemuan hukum adalah penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu terdapat dalam undang-
6 Soimin, “Pembentukan Peraturan perundangan-undangan Negara di Indonesia”, UII Press Yogyakarta, 2010, hlm. 30
7 N.E. Algra dan Van Duyvendijk, oleh J.C.T Simorangkir dkk (terj), “Mula Hukum”, (Bina Cipta, Bandung, 1983), hlm. 359.
Yuridika: 272 Volume 30, No. 3, Desember 2015
undang yang ada;8 (c) Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Dengan kata lain, merupakan proses konretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dangan mengingat akan peristiwa konkret (das sein) tertentu. Yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.9
Berbicara mengenai penemuan hukum terdapat perbedaan pendapat mengenai metode dan cara penemuan hukum antara sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Secara umum dari kalangan penganut sistem hukum Eropa Kontinental, tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dan metode konstruksi dan sebaliknya dari kalangan sistem hukum Anglo Saxon membuat pemisahan secara tegas antara interpretasi dengan metode konstruksi.10
Menurut pandangan Eropa Kontinental, dengan mendasarkan pada pandangan Sudikno Mertokusumo, secara garis besar membedakan penemuan hukum menjadi tiga, yaitu Pertama metode interpretasi atau metode penafsiran digunakan dalam hal peraturan perundang-undangan tetapi tidak jelas atau kurang jelas. Kedua metode argumentasi digunakan dalam hal aturan undang-undang tidak lengkap. Ketiga metode konstruksi hukum atau eksposisi diperuntukan terhadap peristiwa-
8 John Z. Loude. 1985. Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 69.
9 Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar”, (cetakan kelima, liberty, Yogyakarta, 2007) hlm. 37.
10 Metode penemuan hukum dengan menggunakan sistem hukum eropa kontinental dapat dilihat dalam paparan buku-buku karangan Paul Scholten, A. Pitlo, Sudikno Mertokusumo dan Yudha bhakti Ardhiwisastra. Sedangkan kalangan penemuan hukum yang menganut sistem hukum Anglo Saxon L.B Curzon, B Arief Sidarta dan Achmad Ali di dalam beberapa tulisan mereka.
Fajar Widodo : Analisa Yuridis
273
peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangan yaitu dengan membentuk pengertian-pengertian hukum.11
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.12 Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (approach) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.13
Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).14. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang dipakai meneliti dan menganalisa permasalahan yaitu UUD 1945 yang dikaitkan dengan Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan menelaah, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis
11 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Penemuan Hukum dan Sudikno Mertokusumo, penemuan Hukum., Op. Cit..
12 Peter Mahmud Marzuki. “Penelitian Hukum” Jakarta: Kencana, 2006, hlm 35.
13 Johnny, Ibrahim. “Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”. Malang: Banyumedia, 2007. hlm 299
14 Peter Mahmud Marzuki (n 12) hlm 93.
Yuridika: 274 Volume 30, No. 3, Desember 2015
permasalahan atau isu hukum yang diangkat, seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.
Bahan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; (3) Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; (5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang judicial review terhadap Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.15.
Dasar Putusan Mahkamah Konstitusi
1. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:
(a) “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
15 Ibid, hlm 141
Fajar Widodo : Analisa Yuridis
275
(b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(c) memutus pembubaran partai politik;
(d) memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
(e) memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang diatur dalam konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan melalui pelaksanaan kewenangannya. Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenang tersebut untuk menegakkan konstitusi untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, sekaligus menjalankan fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung dan pengawal konstitusi untuk menciptakan legal juctice dan social justice.16
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang berdasar Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berisi ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Namun ketentuan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menghendaki Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang
16 Abdul Latif, Op.Cit., hlm. 125.
Yuridika: 276 Volume 30, No. 3, Desember 2015
dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tertuju secara konkret kepada ayat-ayat maupun pasal-pasal tertentu dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.17
Permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi bisa dilakukan baik secara formal maupun materiil.18 Pada pengujian formal, undang-undang diuji apakah telah memenuhi prosedur pembentukan berdasarkan ketentuan UUD 1945 atau tidak. Pengujian tersebut hakikatnya tidak terkait dengan suatu pasal dan ayat tertentu, sehingga kerugian konstitusional yang dialami secara individual bukan merupakan sesuatu yang esensial atau bersifat obiter dikta19, sedangkan pengujian materiil mensyaratkan Pemohon harus dapat memperlihatkan secara langsung faktor-faktor yuridis relevan dengan pelanggaran hak konstitusional yang dialami akibat suatu undang-undang, yang membuat kerugian konstitusional riil yang diderita Pemohon memiliki sifat ratio decidendi atau esensial yang mempengaruhi putusan hakim.20
2. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang perbankan syariah
Berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman.
17 Ahmad Syahrizal, 2006, Peradilan Konstitusi, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 275.
18 Tim Penyusun Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, 2004, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 24.
19 Ahmad Syahrizal, Op.Cit., hlm. 280.
20 Ibid, hlm. 283.
Fajar Widodo : Analisa Yuridis
277
Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.
Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, sedangkan fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masya rakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu (1) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerim a wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk (Pasal 4).
Dalam hal penyelesaian sengketa. Disebutkan dalam Pasal 55 bahwa Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau di luar Peradilan Agama apabila dalam akad telah diperjanjikan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
3. Tinjauan umum tentang Ratio Decidendi
Pengertian ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah argument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Ratio decidendi Hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang Hakim membuat amar putusan.21 Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan.22 Dalam ratio decidendi Hakim juga
21 Yan Pramadya Puspa, dalam Mochammad Alfi Muzakki, 2011, “Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis TerhadapPutusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010)”, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 9.
22 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Kostitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, hlm. 190.
Yuridika: 278 Volume 30, No. 3, Desember 2015
mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri Hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Istilah-istilah lain yang sama artinya seperti ratio decidendi adalah legal reasoning dan the ground of reason the decision yang dipakai pada penjelasan berikutnya.23
Pada umumnya, fungsi ratio decidendi atau legal reasoning, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lainnya, atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparatur hukum, dan lembaga peradilan.24
Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
a. Dalil Pemohon
Pemohon pada pokoknya memohon pengujian Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah terhadap UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:
Pasal 55 ayat (2)
“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”.
23 “Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia”, Vol - III/NO - 02/AGUSTUS/2010, Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI, Jakarta Pusat, hlm. 117-118.
24 Abraham Amos H.F. “Legal Opinion Teorities & Empirisme” PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 34.
Fajar Widodo : Analisa Yuridis
279
Pasal 55 ayat (3)
“Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.
Adapun pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian adalah: Pasal 28D ayat (1) :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Alasan pemohon sebagai berikut: (1) Menurut Pemohon Undang-Undang a quo tidak secara tegas menentukan peradilan mana yang harus dipakai bila terjadi sengketa perbankan syariah karena dengan adanya kebebasan untuk memilih sebagaimana tercantum dalam pasal a quo telah menimbulkan berbagai penafsiran terkait peradilan yang dipilih atau yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, sedangkan Pasal 55 ayat (1) yang secara tegas mengatur jika terjadi perselisihan harus dilaksanakan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; (2) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur adanya kepastian hukum dan keadilan, sedangkan menurut Pemohon Pasal 55 ayat (1) dengan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) sangat kontradiktif karena norma yang satu secara tegas menyebutkan peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan norma yang lainnya justru membebaskan untuk memilih. Adanya kontradiksi tersebut menurut Pemohon pada akhirnya dapat menimbulkan penafsiran tersendiri sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum; (3) Menurut Pemohon akibat adanya pasal a quo telah menyebabkan Pemohon
Yuridika: 280 Volume 30, No. 3, Desember 2015
yang merupakan nasabah Bank Mualamat mengalami kerugian konstitusional karena tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.
b. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hukum majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah sebagai berikut: (1) Permohonan Pemohon, dalam hal ini adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; (3) Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya; (4) Persyaratan lainnya agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; (5) Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing); (6) Alat bukti dan saksi ahli yang diajukan Pemohon; (7) Alat bukti dan Saksi ahli yang diajukan Mahkamah Konstitusi
c. Amar Putusan
Putusan hakim dalam perkara ini sebagai berikut.
1) “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
a) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Fajar Widodo : Analisa Yuridis
281
b) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”
2. Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012
Dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis dan historis. Penafsiran atau interpretasi gramatikal adalah interpretasi menurut bahasa; penafsiran atau interpretasi sistematis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan; dan penafsiran atau interpretasi historis dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis.
Kesimpulan
1. Ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 meliputi fakta-fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, serta aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Dalam perkara ini terdiri dari permohonan Pemohon, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang berkaitan dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
Yuridika: 282 Volume 30, No. 3, Desember 2015
Mahkamah Konstitusi, alat bukti dan saksi baik yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis dan historis.
DAFTAR PUSTAKA
“Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia”, Vol - III/NO - 02/AGUSTUS/2010, Jurnal Yudisial (2010), Komisi Yudisial RI, Jakarta Pusat
Abd. Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Prenada Media Group, 2010
Abraham Amos H.F., Legal Opinion Teorities & Empirisme, PT. Grafindo Persada, 2007
Ahmad Syahrizal, , Peradilan Konstitusi, Pradnya Paramita, 2006
Algra, N.E. dan Van Duyvendijk, Mula Hukum, diterjemahkan oleh J.C.T Simorangkir dkk. Bina Cipta, 1983
J.A. Pontier, Rachsvinding, (terj) B, Arif Shidarta, Penemuan Hukum, Jendela Mas Pustaka, 2008
Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, 2007
John Z. Loude, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, Bina Aksara, 1985
Fajar Widodo : Analisa Yuridis
283
Kamus Hukum, Aneka Ilmu, 1997
Mochammad Alfi Muzakki, Ratio Decidendi Hakim MA Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis TerhadapPutusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010), Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2011
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2006
Putusan Nomor 93/PUU-X/2012
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar, cetakan kelima, Liberty, 2007
Soimin, “Pembentukan Peraturan perundangan-undangan Negara di Indonesia”, UII Press Yogyakarta, 2010
Tim lab. Fak. Hukum, UMM Praktek Ilmu Perundang-undangan, UMM Press 2006
Tim Penyusun Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Kostitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010
Yuridika: 284 Volume 30, No. 3, Desember 2015
Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1990

KEDUDUKAN BENDAHARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

KEDUDUKAN BENDAHARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
Febie Saputra
feby.feby@gmail.com
Pegawai Tugas Belajar Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Abstract
Compared with previous Laws, Law No. 17 of 2003 concerning State Finance has some fundamental differences and new matters, such as the post of treasurer as functional position. it shows that it is important that finance management must be managed by functional position as stated in Article 10 paragraph (3) of Law No. 1 of 2004. Thus, the embodiment of treasurer as functional position must be implemented immediately so that the clear and ideal position and the responsibilities can be realized and cannot be separated from the government role in implementing good governance in state budget since state budget is a form of state financial management that must be transparent and accountable for citizen's prosperity as it provided in UUD NKRI 1945. Therefore, the ideal implementation of state budget for prosperity of people is the embodiment of the government efforts for public interest without any distinction on Indonesian social plurality.
Keywords: treasurer, functional position, good governance.
Abstraksi
Jika dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dasar dan hal-hal baru dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seperti jabatan fungsional bendahara. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan harus dikelola oleh suatu jabatan fungsional sesuai dengan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang 1 Nomor 2004. Oleh karena itu, perwujudan bendahara sebagai jabatan fungsional harus segera diterapkan sehingga jabatan dan tanggung jawab yang jelas dan ideal dapat terlaksana. Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah dalam menerapkan asas pemerintahan yang baik dalam APBN, yang merupakan bentuk pengelolaan keuangan negara secara trasparan dan akuntabel untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan UUD NKRI 1945. Dengan demikian, idealnya pelaksanaan anggaran untuk kemakmuran rakyat merupakan perwujudan dari usaha untuk kepentingan umum tanpa perbedaan pada pluralitas sosial Indonesia.
Kata kunci: bendahara, jabatan fungsional, asas pemerintahan yang baik
Yuridika: Volume 30, No. 3, Desember 2015
286
Pendahuluan
Konstitusi merupakan landasan hukum yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. “Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya) atau Undang-Undang Dasar suatu negara.” 1
Menurut Black’s Law Dictionary, yang dimaksud dengan konstitusi atau constitution adalah:
The organic and fundamental law of a nation or a state, which may be written or unwritten. Establishing the character and conception of its government. Laying the basic principles to which its internal life its to be conformed, organizing the government, and regulating, distributing, and limitng the function of its different departments, and prescribing the extent and manner of the exercise of sovereign powers.2
Konstitusi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya cukup disebut dengan UUD NKRI 1945). Indonesia sebagai negara hukum atau Rechtstaat, tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat. Tetapi Indonesia lebih dari itu, yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, negara telah melaksanakan kegiatan pemerintahan secara rutin, konsepsional, dan konsisten melalui pembangunan. Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945 disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
1 Dahlan Thaib et al, Teori dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 1.
2 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary with Pronunciations: Fifth Edition, West Publishing, Minnesota, 1979, h. 282.
Febie Saputra: Kedudukan Bendahara
287
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan negara tersebut di atas, jelas sekali terlihat bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satu upayanya adalah dengan reformasi di bidang keuangan negara.
Pengelolaan keuangan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Transparan tidaknya atau akuntabel tidaknya pengelolaan keuangan pada suatu negara harus dilihat terlebih dahulu dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, seperti halnya di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 2003, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mampu melahirkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Pengelolaan keuangan negara pada waktu itu masih didasarkan pada produk hukum kolonial yang disebut dengan Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 atau Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (selanjutnya cukup disebut dengan ICW 1925), sebagaimana telah beberapa kali diubah. ICW 1925 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448), yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1954. Harapan akan lahirnya pengelolaan keuangan negara yang lebih baik muncul pada saat terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya cukup disebut dengan Undang-undang Keuangan Negara).
Pemerintah memegang peran utama dalam mewujudkan good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Pasal 23 ayat (1) UUD NKRI 1945 telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good governance karena secara jelas diatur bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya cukup disebut dengan APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap
Yuridika: Volume 30, No. 3, Desember 2015
288
tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, idealnya pelaksanaan APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan usaha perwujudan kepentingan umum, tanpa ada perbedaan apapun atas kemajemukan masyarakat (pluralitas) Indonesia.
Sebagai penjabaran prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD NKRI 1945, Undang-undang Keuangan Negara telah menjabarkannya ke dalam asas-asas umum yang telah lama dikenal dalam pengelolaan kekayaan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas serta asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, seperti akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Terbitnya Undang-undang Keuangan Negara telah mendorong terbitnya perangkat hukum berupa undang-undang pengelolaan keuangan negara lebih lanjut. Undang-undang tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya cukup disebut dengan Undang-undang Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Dengan tiga undang-undang tersebut pemerintah telah memiliki pondasi yang cukup guna melakukan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan jaman.
Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, ketiga paket undang-undang pengelolaan keuangan negara tersebut memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar dan bahkan terdapat hal baru yang sebelumnya tidak dikenal. Salah satu di antaranya adalah jabatan bendahara sebagai jabatan fungsional. Fungsionalisasi jabatan bendahara tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara yang lama. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya
Febie Saputra: Kedudukan Bendahara
289
pengelolaan keuangan pada tingkat satuan kerja sehingga harus dikelola oleh seorang pejabat fungsional, bukan lagi sebagai pekerjaan tambahan atau sampingan.
Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, maka semakin pula dibutuhkan fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan, dan pemanfaatan idle cash untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tulisan ini berusaha mengkaji mengenai kedudukan bendahara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pembahasan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: 1) jabatan fungsional dalam konteks kedudukan bendahara; 2) prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara.
Jabatan Fungsional
Terdapat beberapa definisi dari jabatan yang dikemukakan oleh para ahli. Definisi jabatan menurut Algra dan Janssen adalah adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang (een ambt is een instituut met eigen werkkring waaraan bij de instelling duurzaam en welomschreven taak en bevoegdheden zijn verleend).3 Menurut Bagir Manan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi.4 Dengan kata lain, sesuai dengan pendapat E. Utrecht, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara.5
3 N.E. Algra dan H.C.J.G. Janssen, Rechtsingang, Een Orientasi in Het Recht, H.D. Tjeenk Willink, Groningen, 1974, h. 175.
4 Bagir Manan, Pengisian Jabatan Presiden Melalui (dengan) Pemilihan Langsung, Makalah, h. 1.
5 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988, h. 200.
Yuridika: Volume 30, No. 3, Desember 2015
290
Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
Ketentuan pasal 10 ayat (3) Undang-undang Perbendaharaan Negara telah mengatur bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional.6 Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.7
Undang-undang Perbendaharaan Negara telah terbit sejak tahun 2004, namun hingga saat ini dalam prakteknya bendahara belum dikategorikan sebagai jabatan fungsional seperti halnya jabatan guru, dosen, atau peneliti. Sebagai konsekuensinya, bendahara tidak mendapatkan tunjangan jabatan. Hal ini mengakibatkan keadaan ideal yang diinginkan oleh undang-undang tidak sepenuhnya dapat terwujud.
Amanat Undang-undang Perbendaharaan Negara mengenai fungsionalisasi jabatan bendahara sudah mendesak untuk segera direalisasikan. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Perbendaharaan Negara telah memberikan tenggang waktu sampai satu tahun. Waktu satu tahun tersebut telah lewat, namun bukan berarti kewajiban Pemerintah untuk merealisasikannya menjadi
6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47), ps. 10 ayat (3).
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22), ps. 1 angka 1.
Febie Saputra: Kedudukan Bendahara
291
gugur. Hal ini justru harus memacu Pemerintah untuk segera merealisasikannya. Fungsionalisasi jabatan bendahara ingin menunjukkan adanya kemandirian posisi bendahara dan memberi indikasi bahwa bendahara adalah personal yang mandiri dan memiliki kedudukan kuat dalam hal pelaksanaan anggaran negara.
Reformasi keuangan negara menuntut Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer adalah melakukan perbaikan dan penataan dalam segala hal. Pembenahan dilakukan baik terhadap peraturan perundang-undangan, organisasi, maupun para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Apapun prioritas saat ini dalam reformasi keuangan negara bukan berarti harus mengorbankan program fungsionalisasi jabatan bendahara. Program fungsionalisasi jabatan bendahara yang bermuara pada pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional di tingkat satuan kerja perlu kiranya mendapatkan prioritas untuk segera diwujudkan. Bahkan fungsionalisasi jabatan bendahara pada akhirnya juga akan mendukung terwujudnya program prioritas pengelolaan keuangan negara yang lainnya.
Konsep bendahara
Pada masa kolonial, sistem administrasi keuangan mengenal dua kelompok pejabat, yaitu kelompok penguasa dan kelompok penerima kuasa atau yang lebih populer disebut bendahara. Kelompok pertama terdiri dari para pejabat yang memegang fungsi otorisasi dan fungsi ordonansi (pengelolaan administratif atau administratief beheer), sedangkan kelompok kedua merupakan pejabat yang memegang fungsi komtabel (pengelolaan kebendaharaan atau comptabel beheer). Kedua kelompok tersebut terdapat di setiap kementerian.
Pengelolaan administratif meliputi kewenangan otorisasi (beschikkings bevoegheid) dan kewenangan ordonansi (ordonnancerings bevoegheid). Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, yang dimaksud dengan kewenangan otorisasi, yakni kewenangan otorisasi adalah kekuasaan yang bersumber pada kewenangan untuk mengesahkan atau menguasai anggaran
Yuridika: Volume 30, No. 3, Desember 2015
292
yang menimbulkan kewenangan pembebanan (uang) negara, sedang dimaksudkan dengan kewenangan ordonansi adalah kekuasaan untuk menetapkan kuasa bayar atau menguji kebenaran pembayaran.8 Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan kebendaharaan, yaitu pelaksanaan pembayaran yang dilakukan berdasarkan surat perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh ordonator, serta atas pembayaran mana diwajibkan bagi mereka yang bertindak dalam pengelolaan kebendaharaan untuk mempertanggungjawabkannya kepada BEPEKA.9
Sebelum berlakunya Undang-undang Keuangan Negara dan Undang-undang Perbendaharaan Negara, kewenangan ordonator sepenuhnya berada di tangan Menteri Keuangan. Namun sejak diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, kewenangan ordonator diberikan kepada kementerian atau lembaga, sehingga kementerian atau lembaga sepenuhnya memegang kewenangan pengurusan administratif atau umum yaitu memegang kewenangan otorisator dan ordonator. Sedangkan Menteri Keuangan sendiri memegang kewenangan pengurusan khusus atau kebendaharaan. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara tidak hanya sebagai kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan yang dalam arti seutuhnya berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan dan manajer keuangan. Tujuan adanya pemisahan secara tegas kewenangan administratif dan kewenangan kebendaharaan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran.
Menurut Black’s Law Dictionary, yang dimaksud dengan bendahara atau treasurer adalah:
8 Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggung jawaban Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta, 1986, h. 70.
9 Ibid, h. 71.
Febie Saputra: Kedudukan Bendahara
293
An organization’s chief financial officer. The treasurer’s duties typically include prudently depositing (or, if authorized, investing) and safeguarding the organization’s funds and otherwise managing its finances; monitoring compliance with any applicable law relating to such finances and filing any required report; disbursing money as authorized; and reporting to the organization on the state of the treasury. Also termed finance officer; financial secretary; quartermaster.10
Menurut pasal 1 angka 14 Undang-undang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara atau daerah, menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara atau daerah. Beberapa hal penting terkait pengertian di atas antara lain:
a) Setiap orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga sebagai Bendahara satuan kerja unuk melaksanakan tugas kebendaharaan; b) Tugas kebendaharaan meliputi menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan dan mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga atau barang yang berada di bawah pengawasannya; c) Dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan atau menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan membuat laporan pertanggung jawaban.11
Bendahara seringkali mengalami kendala dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya. Sebagai contohnya, terdapat tiga contoh penjabaran kendala yang selalu dihadapi oleh bendahara. Pertama, Bendahara sering mengalami kendala dalam menolak permintaan bayar yang diajukan oleh pimpinan (Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA) terutama apabila permintaan tersebut tidak
10 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary: Ninth Edition, West Publishing, Minnesota, 2009, h. 1640.
11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), ps. 1 angka 14.
Yuridika: Volume 30, No. 3, Desember 2015
294
disertai dengan bukti-bukti pembayaran yang sah. Para bendahara secara struktural berada di bawah pimpinan kantor yang notabene adalah KPA. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) akan menjadi taruhan jika melakukan penolakan atau pimpinan akan melakukan penggantian bendahara dengan berbagai alasan. Sementara itu, sampai saat ini masih cukup banyak pimpinan kantor yang belum atau kurang memahami peraturan perundang-undangan yang baru mengenai pengelolaan keuangan negara pada sebuah kantor.
Kedua, tidak adanya reward atau imbalan yang memadai kepada bendahara juga menjadi kendala karena dapat memicu tindakan yang bertentangan dengan norma dan etika. Di satu sisi para bendahara tidak mendapatkan tunjangan jabatan, sementara itu pada sisi yang lain mereka harus mempertaruhkan semua harta pribadinya jika melakukan tindakan yang merugikan negara. Saat ini para bendahara memang telah menerima honor, namun sebuah jabatan tidak hanya berkaitan dengan honor tetapi juga menyangkut penghargaan, kemandirian, dan karier mereka. Konsekuensi dari sebuah jabatan fungsional tidak hanya pada adanya tunjangan jabatan, tetapi lebih dari itu.
Ketiga, bendahara selalu menjadi objek utama dan pertama untuk diperiksa. Jika terjadi pemeriksaan keuangan, yang dilakukan baik oleh aparat pemeriksa internal maupun eksternal, bendahara selalu menjadi objek utama dan pertama untuk diperiksa. Bendahara harus mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang dikelolanya. Pada saat diperiksa, banyak bendahara merasakan jantung sangat berdebar. Terutama jika bendahara merasa pembukuan atau pengelolaan keuangannya ada yang tidak atau kurang benar. Bendahara harus selalu siap siaga terhadap kemungkinan adanya kerugian negara. Jika pemeriksa menemukan kesalahan, tidak jarang pimpinan kantor juga menyalahkan bendahara. Hal ini merupakan beban psikologis yang tentunya tidak ringan.
Pengangkatan bendahara dalam jabatan fungsional
Febie Saputra: Kedudukan Bendahara
295
Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi pemerintah. Produk hukum yang mengatur pengangkatan seseorang dalam jabatan fungsional adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Salah satu penyebab kegagalan dalam pembentukan jabatan fungsional bendahara adalah kelemahan yang terdapat dalam mekanisme pelaksanaan survei penetapan angka kredit yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selanjutnya disebut dengan Menpan) sebagai persyaratan dalam pembentukan jabatan fungsional. Sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat Menpan, pelaksanaan survei penetapan angka kredit yang akan digunakan sebagai pengukuran kinerja bagi pejabat fungsional, dilakukan dengan cara mengumpulkan data beban kerja per kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai atau pejabat struktural.
Padahal, sebagaimana telah kita ketahui, terdapat perbedaan dalam sistem pembagian kerja antara para pegawai atau pejabat struktural dengan pejabat fungsional. Pembagian kerja di antara para pelaksana pada jabatan struktural biasanya ditetapkan secara fleksibel tergantung pada kebutuhan unit kerja yang bersangkutan dan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Sedangkan pembagian kerja untuk para pegawai dalam jabatan fungsional ditetapkan secara vertikal berdasarkan jenjang jabatannya, dimana masing-masing kegiatan tersebut mempunyai bobot nilai kredit yang ditetapkan dalam suatu peraturan Menpan. Di samping itu, untuk menghasilkan suatu produk dalam jabatan struktural seringkali dikerjakan secara teamwork yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang pejabat eselon. Sedangkan dalam jabatan fungsional suatu produk pada umumnya dikerjakan secara mandiri oleh seorang pejabat fungsional.
Yuridika: Volume 30, No. 3, Desember 2015
296
Dibandingkan dengan jabatan struktural pada umumnya, yang penilaian kinerjanya dilakukan oleh pejabat atasannya dengan memperhatikan unsur-unsur penilaian yang telah ditetapkan dalam dokumen DP3 PNS, jabatan fungsional mempunyai sistem penilaian kinerja yang disebut angka kredit, yang dibuat berdasarkan aktivitas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pejabat fungsional yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.12
Pada umumnya sistem penilaian kinerja berdasarkan angka kredit tersebut dinilai lebih obyektif dibandingkan dengan sistem penilaian kinerja yang hanya berdasarkan pada penilaian pejabat atasannya yang dituangkan dalam DP3. Namun, paling tidak terdapat tiga hal yang menghalangi kemungkinan diadopsinya penggunaan angka kredit sebagai sistem penilaian kinerja bendahara.13 Pertama, sistem penilaian kinerja angka kredit hanya sesuai untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu yang produknya dikerjakan secara individual atau mandiri dan beban kerjanya relatif tidak terbatas serta tergantung pada kreativitas masing-masing pejabat fungsional yang bersangkutan. Sebagai contoh, kegiatan penerbitan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada KPPN yang penyelesaiannya tergantung pada kerjasama antar beberapa unit kerja yang terkait, dimana dalam praktek akan sulit diterapkan dalam konteks kegiatan jabatan fungsional.
Kedua, penilaian kinerja angka kredit juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya terletak pada penilaian kinerja yang dihitung berdasarkan pada jumlah produk atau kegiatan yang dihasilkan dan mengabaikan kualitas produk atau kegiatan yang dihasilkan serta tidak dikaitkan dengan pencapaian tujuan
12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22), ps. 1 angka 3.
13 forumprima@yahoogroups.com dikunjungi pada tanggal 15 Agustus 2015.
Febie Saputra: Kedudukan Bendahara
297
dan sasaran organisasi. Sistem penilaian kinerja demikian tentu tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang lebih mengutamakan kualitas seperti halnya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Ketiga, penerapan sistem penilaian kinerja yang berbeda dalam satu unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, yang dikenal dengan istilah tupoksi, yang sama dapat mengakibatkan munculnya permasalahan keadilan atau fairness yang terkait dengan relasi antara capaian kinerja yang dihasilkan dan reward yang diterima oleh pegawai pada unit kerja tersebut.
Kedudukan bendahara
Ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara menunjukkan bahwa kedudukan bendahara dalam pengelolaan keuangan negara menjadi semakin istimewa karena menjadi bagian dari pejabat perbendaharaan. Oleh karena itu, jabatan bendahara tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (4) Undang-undang Perbendaharaan Negara.14
Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara, bendahara merupakan jabatan fungsional. Hal tersebut selain menunjukkan adanya kemandirian posisi bendahara, juga menunjukkan bahwa untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Tuntutan profesionalisme tersebut tergambar jelas pada empat ketentuan yang mengatur mengenai bendahara.
Pertama, Bendahara wajib menolak permintaan bayar yang tidak disertai bukti pengeluaran yang sah. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada pasal 21 ayat (3) tidak dipenuhi. Persyaratan yang dimaksudkan tersebut ádalah: a) kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna
14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), ps 10 ayat (4).
Yuridika: Volume 30, No. 3, Desember 2015
298
Anggaran; b) kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c) ketersediaan dana yang bersangkutan. Pasal ini menuntut agar bendahara pengeluaran memiliki independency atau kemandirian dalam tugas atau pekerjaannya. Perintah bayar dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran wajib ditolak jika perintah tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun secara struktural bendahara berada di bawah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
Kedua, Bendahara bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini merupakan warning yang cukup efektif bagi setiap bendahara. Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Perbendaharaan Negara menegaskan secara jelas bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. Atas dasar hal ini, bendahara dituntut untuk bekerja secara hati-hati sebab kesalahan hitung ataupun kesalahan bayar akan menjadi tanggung jawabnya secara pribadi.
Ketiga, bendahara dibatasi dalam kegiatan perdagangan. Ketentuan dalam pasal 10 ayat (5) Undang-undang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa Bendahara Penerimaan atau Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau pekerjaan atau penjualan tersebut. Pasal ini jelas menuntut seorang bendahara konsentrasi penuh dalam mengemban jabatannya, tanpa membuka kesempatan untuk melakukan pekerjaan tambahan di bidang perdagangan dan sejenisnya.
Keempat, jika terjadi kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara maka pengenaan ganti kerugiannya langsung ditangani oleh BPK. Hal ini berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa pengenaan ganti kerugian negara atau daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penetapan oleh pihak eksternal (BPK) tentu berbeda secara psikologis maupun dampak yang akan ditanggung oleh bendahara yang bersangkutan.
Febie Saputra: Kedudukan Bendahara
299
Sejalan dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Jika dilihat dari sumber kewenangan yang diperoleh bendahara dalam melaksanakan kegiatannya, secara eksplisit bendahara melaksanakan kegiatannya berdasarkan delegasi yang diberikan oleh kementerian negara atau lembaga.
Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan atau atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan atau atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat antara lain: a) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; c) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; d) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; e) Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.15
Konsep good governance
15 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, cetakan ke-8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 105 dikutip dari Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, h. 9-10.
Yuridika: Volume 30, No. 3, Desember 2015
300
Wacana baru tentang good governance muncul setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan good governance dalam berbagai program bantuannya. Meskipun good governance populer di Indonesia namun hingga saat ini belum ada istilah baku dalam bahasa Indonesia baik untuk governance maupun untuk good governance.16
Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi Indonesia, istilah good governance diterjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Terdapat pula yang mengartikan secara sempit, yakni sebagai pemerintahan yang bersih.17
Menurut Ganie-Rochman pada tahun 2000, dikemukakan bahwa dalam pengertian good governance terdapat empat unsur utama, yaitu: 1) accountability; 2) kerangka hukum (rule of law); 3) informasi; 4) transparansi. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, Hughes pada tahun 1992 telah menegaskan bahwa, “government organization are created by the public, for the public, and need to be accountable to it”. Dengan kata lain, organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan karenanya perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Brautigam, pada tahun 1991, membedakan akuntabilitas kedalam tiga jenis besar, yaitu: 1) akuntabilitas politik; 2) akuntabilitas ekonomi; 3) akuntabilitas hukum. Akuntabilitas hukum mengandung pengertian bahwa rakyat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit pemerintahan atau satuan kerja pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.18
Diuraikan lebih lanjut oleh Mas Achmad Daniri bahwa dalam penerapan good governance harus tercermin tiga karakteristik. Pertama, praktek good governance harus memberi ruang kepada pihak di luar penyelenggara Negara untuk berperan optimal sehingga memungkinkan
16 Philipus M. Hadjon et al., Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, h. 3.
17 Sofian Efendi, Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance: Lokakarya Reformasi Birokrasi, Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, Jakarta, 2005, h. 2.
18 Philipus M. Hadjon et al., Op. Cit. h. 40-41.
Febie Saputra: Kedudukan Bendahara
301
adanya sinergi antar berbagai pihak. Kedua, terkandung nilai-nilai dalam praktek good governance yang membuat penyelenggara negara maupun swasta dapat bekerja lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, praktek good governance adalah praktek bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik.19
Dari sudut pandang hukum administrasi, konsep good governance berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Good governance berkenaan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintah yaitu: 1) menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat (to guarantee the security off all persons and society itself);
2) mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta dan masyarakat (to manage an effective framework for the public sector, the private sector and civil society); 3) memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya dengan kehendak rakyat (to promote economic, social and other aims in accordance with the wishes of the population).20
Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Good Public Governance (selanjutnya disingkat dengan GPG) diperlukan tiga pilar, yaitu negara, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat. Negara harus merumuskan dan menerapkan GPG sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Negara juga berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara negara dan jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik. Negara diharapkan mampu menjalankan fungsinya antara lain: 1) menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil; 2) membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan; 3) menyediakan public service yang efektif dan accountable; 4) menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM); 5) melindungi lingkungan hidup; 6) mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.
19 Mas Achmad Daniri, Pedoman Umum Good Public Governance, Sambutan Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance, KNKG, Jakarta, tahun 2008.
20 Philipus M. Hadjon et al. Op.Cit, h. 9-10, dikutip dari G.H. Addink, Principles of Good Governance, University of Utrecht. 2010, h.7.
Yuridika: Volume 30, No. 3, Desember 2015
302
Dunia usaha atau sektor swasta harus merumuskan dan menerapkan good corporate governance (selanjutnya disingkat dengan GCG) dalam melakukan usahanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dunia usaha juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan sektor usahanya. Secara konkrit, sektor swasta harus melaksanakan fungsinya, antara lain: 1) menjalankan industri; 2) menciptakan lapangan kerja; menyediakan insentif bagi karyawan; 3) meningkatkan standar hidup masyarakat; 4) memelihara lingkungan hidup; 5) menaati peraturan; 6) transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat; 7) menyediakan kredit bagi pengembangan ekonomi kemasyarakatan.
Masyarakat harus melakukan kontrol sosial secara efektif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan negara. Masyarakat juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan agar dapat melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan bertanggung jawab serta meningkatkan konsolidasi sumberdaya agar dapat memberikan kontribusi secara maksmimal sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi dan terpenuhi.
Good governance dalam pelaksanaan APBN
Pengaturan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Keuangan Negara mencantumkan bahwa asas-asas umum yaitu efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.21 Selanjutnya pada bagian penjelasan undang-undang tersebut disebutkan asas-asas umum lain yang dianut, yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru. Dalam
21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47), ps.3 ayat (1).
Febie Saputra: Kedudukan Bendahara
303
penjelasan diuraikan bahwa asas-asas yang dianut dalam Undang-undang Keuangan Negara adalah penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD NKRI 1945, dimana sebagian yang sudah lama dikenal tidak dicantumkan dalam batang tubuh (sebagai norma hukum) sedangkan yang baru (merupakan best practise) dicantumkan dalam batang tubuh undang-undang.
Terdapat beberapa asas yang dicantumkan dalam norma peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal tersebut, Paul Scholten mengemukakan bahwa sebuah asas hukum (rechtsbeginsel) bukanlah sebuah aturan hukum (rechtsregel). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum bersifat terlalu umum sehingga asas hukum bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak (of niets of veel te veel zeide). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokkan sebagai aturan tidaklah mungkin. Oleh karena itu, terlebih dulu perlu dibentuk isi yang lebih kongkrit.22
Maria Farida I.S. menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terdapat kecenderungan untuk meletakkan asas-asas hukum atau asas-asas pembentukan undang-undang ke dalam salah satu pasal-pasal awal, atau dalam Bab Ketentuan Umum.23 Apabila hal tersebut dilakukan, maka hal itu tidaklah sesuai dengan pendapat Paul Scholten di atas. Dengan perkataan lain peraturan perundang-undangan tersebut sudah menjadikan suatu asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu norma hukum. Sebagai suatu norma hukum hal tersebut akan berakibat adanya suatu sanksi apabila asas tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan.
Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance berarti mempertegas arti pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance. Asas-asas yang dimasukkan harus diuraikan lebih lanjut dengan jelas di dalam pasal-pasal undang-undang dan dijelaskan pada bagian penjelasan. Namun
22 Maria Farida Indrati, Ilmu Per-Undang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 253.
23 Ibid., h. 264-265.
Yuridika: Volume 30, No. 3, Desember 2015
304
dalam peraturan yang ada, belum diatur tentang sanksi apabila asas-asas yang diterapkan sebagai norma tersebut tidak dilaksanakan.
Pembayaran belanja pemerintah pusat dapat dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) atau tunai. Pembayaran langsung (LS) adalah dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas negara ke rekening pihak ketiga atau penyedia barang melalui KPPN berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Cara kedua adalah dengan tunai atau penerbitan cek oleh bendahara pengeluaran kepada pihak ketiga atau penyedia barang yang dananya berasal dari Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara.
Dari mekanisme pelaksanaan pembayaran belanja dapat dilihat bahwa dalam proses pelaksanaan anggaran belanja terdapat interaksi antara unsur-unsur dalam good governance, yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah. Swasta dan masyarakat menyerahkan barang atau jasa kepada pemerintah dan sekaligus menerima pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan anggaran belanja penerapan prinsip partisipasi masyarakat dan swasta mutlak diperlukan karena tidak mungkin pemerintah memproduksi sendiri kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Good governance dalam konteks pengelolaan keuangan negara tidak boleh identik dengan proses pencairan anggaran yang lama dan rumit, tetapi harus diwujudkan dalam proses yang tepat waktu dan relatif sederhana dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kepantasan.
Kesimpulan
Dalam prakteknya saat ini, bendahara belum dikategorikan sebagai jabatan fungsional seperti halnya jabatan guru, dosen, dan peneliti. Sebagai konsekuensinya, bendahara tidak mendapatkan tunjangan jabatan. Hal ini mengakibatkan keadaan ideal yang diinginkan oleh undang-undang tidak sepenuhnya dapat terwujud. Maka, diharapkan agar pembentukan jabatan fungsional bagi bendahara harus segera dilaksanakan.
Febie Saputra: Kedudukan Bendahara
305
Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara bersumber pada pasal 23 ayat (1) UUD NKRI 1945. Pemakaian kata “terbuka” dan “bertanggung jawab” dalam pasal 23 ayat (1) UUD NKRI 1945 tersebut mencerminkan bahwa sejak awal sudah ada kesadaran dan harapan dari pembuat undang-undang akan pentingnya penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan negara.
Daftar Bacaan
Buku
Addink, G. Henk, 2010, Principles of Good Governance, University of Utrecht.
Algra, N.E dan H.C.J.G. Janssen, 1974, Rechtsingang, Een Orientasi in Het Recht, H.D. Tjeenk Willink, Groningen.
Atmadja, Arifin P. Soeria, 1986, Mekanisme Pertanggung jawaban Keuangan Negara, Gramedia, Jakarta.
Black, Henry Campbell, 1979, Black’s Law Dictionary with Pronunciations: Fifth Edition, West Publishing, Minnesota.
Efendi, Sofian, 2005, Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance: Lokakarya Reformasi Birokrasi, Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, Jakarta.
Garner, Bryan A., 2009, Black’s Law Dictionary: Ninth Edition, West Publishing, Minnesota.
HR, Ridwan, 2013, Hukum Administrasi Negara, cetakan ke-8, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Indrati, Maria Farida, 2007, Ilmu Per-Undang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.
Philipus M. Hadjon et al., Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, h. 3.
Thaib, Dahlan, et al., 2006, Teori dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Yuridika: Volume 30, No. 3, Desember 2015
306
Utrecht, Ernst, 1988, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
Makalah
Bagir Manan, Pengisian Jabatan Presiden Melalui (dengan) Pemilihan Langsung, Makalah, h. 1.
Hadjon, Philipus Mandiri, 1998, Tentang Wewenang, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Pidato
Mas Achmad Daniri, 2008, Pedoman Umum Good Public Governance, Sambutan Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance, KNKG, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Negara. Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22.
Internet
forumprima@yahoogroups.com diakses pada tanggal 15 Agustus 2015.

KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM DALAM ASURANSI JASARAHARJA TERHADAP KLAIM KORBAN KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM

KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM DALAM ASURANSI JASARAHARJA TERHADAP KLAIM KORBAN KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM
Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia
hilda_sabrie@yahoo.co.id dan rizkyamalia07@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Abstract
Neglected condition of public transportation sometimes is the main factor why traffic accident happens to public transportation. This causes many accident on land, water, even air public transportation, which in this case citizens are the victim. Government has laid out policy by providing PT Asuransi Jasaraharja as compulsory social insurance which is supposed to give compensation for public transportation’s victim in certain circumstances. However, not every citizens know their rights regarding the compensation given by PT Asuransi Jasarahardja when the traffic accident happens. Compensation has to go through particular procedure made by PT Asuransi Jasaraharja. Because if they dont, then the compensation cannot be given.
Key Words: Asuransi Jasaraharja, Compensation payment, Traffic accident, Compulsory Social Insurance
Abstrak
Kondisi angkutan umum yang ada tidak terawat kadangkala menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas pada angkutan umum. Hal ini yang mengakibatkan hampir setiap tahun banyak terjadi kecelakaan angkutan umum baik darat, laut maupun udara, yang dalam hal ini masyarakatlah yang menjadi korban. Pemerintah sebenarnya telah membuat kebijakan dengan menyediakan PT Asuransi Jasaraharja sebagai asuransi sosial wajib yang memiliki fungsi memberikan uang ganti rugi kepada para korban kecelakaan lalu lintas dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun belum semua masyarakat mengetahui hak-haknya terkait pembayaran ganti rugi yang diberikan PT Asuransi Jasaraharja apabila mereka mengalami kecelakaan lalu lintas. Tentu saja pemberian ganti rugi tersebut harus melalui prosedur yang telah di tentukan oleh pihak PT Asuransi Jasaraharja, karena jika tidak maka pembayaran ganti rugi tersebut tidak dapat di berikan.
Kata Kunci : Asuransi Jasaraharja, Pembayaran ganti rugi, kecelakaan lalu lintas dan Asuransi sosial wajib
Yuridika: 308 Volume 30, No. 3, Desember 2015
Pendahuluan
Manusia hidup tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan manusia yang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia memerlukan alat penunjang baik yang diperoleh sendiri maupun yang didapatkan dari fasilitas yang disediakan oleh orang lain. Salah satu hal yang menjadi kebutuhan manusia sehari-hari yaitu alat transportasi. Menurut Sukarto, transportasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tenpat lainnya dengan menggunakan alat pengangkutan baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau) atau mesin. Adakalanya orang tidak bisa memenuhi sendiri kebutuhan alat transportasinya, lalu mereka menggunakan transportasi umum atau transportasi publik yang tersedia. Transportasi umum atau transportasi publik adalah seluruh alat transportasi saat penumpang tidak bepergian menggunakan kendaraannya sendiri.1
Untuk mendukung aktivitas kesehariannya, orang-orang memerlukan angkutan umum untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Angkutan umum yaitu salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif.2 Angkutan Umum berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia akan pergerakan ataupun mobilitas yang semakin meningkat, untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang berjarak dekat, menengah ataupun jauh. Angkutan umum juga berperan dalam pengendalian lalu lintas, penghematan bahan bakar atau energi, dan juga perencanaan & pengembangan wilayah.3 Esensi dari operasional angkutan umum adalah memberikan layanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatannya, baik untuk masyarakat yang mampu memiliki kendaraan pribadi sekalipun (Choice), dan terutama bagi masyarakat yang terpaksa harus menggunakan angkutan umum
1 www.id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 1 Juni 2015.
2 Ibid.
3 Warpani, 1990
Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia : Karakteristik Hubungan 309
(Captive). Ukuran pelayanan angkutan umum yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah, dan nyaman.4 Secara umum, ada 2 (dua) kelompok besar moda transportasi yaitu: (1) Kendaraan Pribadi (Private Transportation), yaitu: Moda transportasi yang dikhususkan untuk pribadi seseorang dan seseorang itu bebas memakainya ke mana saja, di mana saja dan kapan saja dia mau, bahkan mungkin juga dia tidak memakainya sama sekali (misal : mobilnya disimpan digarasi). Contoh kendaraan pribadi seperti: jalan kaki, sepeda untuk pribadi, sepeda motor untuk pribadi, mobil pribadi, kapal, pesawat terbang, dan kereta api yang dimiliki secara pribadi (jarang terjadi); dan (2) Kendaraan Umum (Public Transportation), yaitu: moda transportasi yang diperuntukkan buat bersama (orang banyak), kepentingan bersama, menerima pelayanan bersama, mempunyai arah dan titik tujuan yang sama, serta terikat dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan - ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih. Contoh kendaraan umum seperti: ojek sepeda, sepeda motor, becak, bajaj, bemo, mikrolet, bus umum (kota dan antar kota), kereta api (kota dan antar kota), kapal feri, pesawat yang digunakan secara bersama.
Rata-rata orang di Indonesia menggunakan angkutan umum dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sudah banyak beragam angkutan umum baik yang disediakan oleh pemerintah maupun yang bekerja sama dengan pihak swasta. Angkutan umum yang dibahas dalam tulisan ini dibatasi pada angkutan umum yang dipergunakan di jalur darat. Moda transportasi darat itu meliputi antara lain bus, kereta api, taxi, angkutan umum, dan sebagainya. Adanya beberapa pilihan tersebut memudahkan setiap orang untuk memilih angkutan umum mana yang nyaman untuk dipergunakan.
Setiap orang hidup pasti mempunyai risiko dalam hidupnya. Risiko tersebut tidak bisa diketahui dengan pasti waktu terjadinya. Untuk itu, diperlukan lembaga
4 Ibid.
Yuridika: 310 Volume 30, No. 3, Desember 2015
yang mampu menanggung sebagian dari risiko yang mungkin dialami oleh setiap orang. Begitu pula ketika menggunakan angkutan umum, setiap orang tidak tahu apakah nantinya mereka mendapatkan risiko atau tidak terhadap penggunaan angkutan umum tersebut. Terlebih sekarang ini banyak didapati kecelakaan angkutan umum pada lalu lintas jalan. Beragam kecelakaan pernah terjadi dan frekuensi kecelakaan pada lalu lintas jalan sering terjadi pada angkutan umum. Oleh karenanya, sebagai penumpang dari angkutan umum, setiap orang setidaknya mendapatkan rasa aman dalam menggunakan angkutan umum tersebut.
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasaraharja memberikan perlindungan kepada seluruh pengguna angkutan umum dalam bentuk pemberian santunan untuk kondisi-kondisi tertentu ketika terjadi kecelakaan lalu lintas darat. Oleh karena itu, asuransi jasa raharja merupakan suatu asuransi sosial wajib yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Asuransi sosial merupakan asuransi wajib, ditegaskan dalam rumusan magee dan Bickrlhaupt. Selain itu, sifat sebagai jaminan sosial serta ruang lingkupnya digambarkan dalam rumusan tersebut. Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui pula bahwa adanya kaitan asuransi sosial dengan asuransi pada umumnya.
Tujuan asuransi sosial menurut Emmy Pangaribuan Simanjutak adalah untuk menyediakan suatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya, serta diselenggarakannya asuransi sosial berkaitan erat dengan tujuan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dan berkaitan dengan perlindungan dasar manusia seperti hari tua, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal dunia, dan menganggur. PT. Jasa Raharja (Persero) berorientasi pada perasuransian namun konteknya sangat berbeda dengan asuransi yang lainnya, selain jasa raharja berlindung di balik kekuasaan Negara dan selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka cara pemupukan dana sangat jelas sumbernya, sedemikian juga penyalurannya. Dengan demikian maka PT Jasa Raharja (Persero) menggali polis dari sumbangan dan iuran
Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia : Karakteristik Hubungan 311
wajib dari pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan unum, sedangkan asuransi lainnya melalui polis yang dipasarkan kepada masyarakat.
Jasa Raharja sebagai Asuransi Sosial Wajib
Asuransi atau pertanggungan, menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) didefinisikan sebagai berikut: ”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. Asuransi dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut dengan UU Perasuransian), didefinisikan sebagai berikut: ”Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Dalam hukum asuransi kita mengenal berbagai macam istilah, ada yang mempergunakan istilah hukum pertanggungan, dalam bahasa Belanda disebut Verzekering Recht, dan dalam istilah bahasa Inggris disebut Insurance Law, sedangkan dalam praktek sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang banyak
Yuridika: 312 Volume 30, No. 3, Desember 2015
dipakai orang istilah Assuransi (Assurantie).5 Selain pengelompokkan menurut jenis usahanya, usaha asuransi dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: a) Usaha asuransi sosial dalam rangka penyelenggaraan program asuransi sosial yang bersifat wajib (compulsory) berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat; dan b) Usaha asuransi komersil dalam rangka penyelenggaraan program asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang bersifat kesepakatan (voluntary) berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan (motif ekonomi).
Dalam asuransi dikenal prinsip-prinsip yang telah diatur dalam KUHD. Prinsip yang pertama adalah prinsip insurable interest, prinsip ini merupakan manifestasi dari syarat sah perjanjian yang ada pada Pasal 1320 (3) BW yaitu suatu hal tertentu. Dalam KUHD, prinsip ini diatur di dalam Pasal 250 KUHD, yang menjelaskan mengenai “pihak yang berkepentingan” sebagai berikut : Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk dirinya sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi. Maka jika disimpulkan, ketentuan diatas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut apabila pasal ini tidak dipenuhi. Pasal 268 KUHD memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat kepentingan yang dapat diasuransikan yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Pasal ini mempunyai pengertian yang sempit, mengingat kepentingan harus dapat dinilai
5 Abdul Muis, Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian, Medan: Fakultas Hukum USU, 2005, h.1.
Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia : Karakteristik Hubungan 313
dengan uang sedangkan masih ada kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang misalnya hubungan kekeluargaan, jiwa, istri, anak dan lain-lain.6
Prinsip yang kedua adalah prinsip Indemnity dimana menurut prinsip ini perjanjian asuransi itu bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana yang telah ditentukan didalam polis. Pihak penanggung bersedia membayar ganti rugi sebesar nilai kerugian riil yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih. Hal ini dapat dikaitkan dengan fungsi asuransi yaitu mengalihkan atau mengurangi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu besarnya ganti rugi yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita. Prinsip indemnitas ini diatur salah satunya dalam Pasal 252 KUHD.7
Selain prinsip-prinsip yang telah diuraikan diatas, prinsip ketiga adalah prinsip subrogasi yang diatur dalam Pasal 284 KUHD yakni : Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan pihak tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan pihak tertanggung itu yang bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Subrogasi dalam asuransi, secara umum dapat dijelaskan bahwa kerugian yang diderita oleh tertanggung akan diganti oleh penanggung tetapi jika kerugian tersebut diakibatkan oleh bahaya (risiko) yang ditanggung oleh polis. Jika tertanggung telah memperoleh ganti rugi dari
6 Chairul Huda dan Lukman Hakim, Tindak Pidana Dalam Bisnis Asuransi, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), cetakan pertama, Jakarta, 2006, h.4. dikutip dari M.Suparman dan Endang, Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian), Bandung: Alumni, 2003, h.55-56.
7 Pasal 252 KUHD yaitu “kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan undang-ungang, maka tidak bolehlah diadakan suatu petanggungan kedua,untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkankan untuk harganya penuh,dan demikian itu atas ancaman batalnya petanggungan kedua tersebut.” Pasal ini menjelaskan bahwa tertanggung tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari penanggung atas kerugian yang ia derita kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”
Yuridika: 314 Volume 30, No. 3, Desember 2015
penanggung, maka secara yuridis, tertanggung tidak berhak lagi untuk menuntut ganti rugi dari pihak lain, yaitu dari pihak yang bertanggung jawab atas penyebab dari kerugian tersebut.8
Prinsip subrogasi ini tidak dapat diterapkan di dalam perjanjian asuransi jiwa. Sama halnya dengan prinsip indemnitas yaitu dalam perjanjian asuransi jiwa, pembayaran sejumlah uang dari penanggung kepada tertanggung atau penerima manfaat bukanlah merupakan suatu bentuk ganti rugi. Sehingga subrogasi yang dilaksanakan oleh penanggung kepada pihak ketiga di dalam perjanjian asuransi jiwa adalah tidak tepat sebab pihak ketiga tidak menimbulkan suatu kerugian, lagi pula pembayaran uang pertangungan dari penanggung adalah jumlah uang pertangungan yang telah disepakati sebelumnya.
Prinsip yang terakhir adalah prinsip itikad baik. Setiap perjanjian asuransi, harus dilaksanakan dengan itikad baik (Principle of Utmost Good Faith). Pada perjanjian asuransi unsur paling utama adalah unsur saling percaya dimana pihak penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam surat permohonan asuransi sampai dengan permohonan klaim asuransi bila terjadi peristiwa tidak pasti. Sedangkan untuk tertanggung sendiri akan percaya kepada pihak penanggung bahwa jika terjadi peristiwa tidak pasti, nantinya pihak penanggung akan membayar uang pertanggungan. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik yang ada pada kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Prinsip itikad baik ini juga merupakan manifestasi dari syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 (1) BW yaitu adanya kata sepakat. prinsip itikad baik ini dapat lebih jelas dilihat pada Pasal 251 KUHD yang terkait dengan kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.9
8 Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 189.
9 Pasal 251 KUHD menentukan bahwa semua pemberitaan yang salah atau tidak benar atau penyembunyian keadaan-keadaan yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun jujurnya itu terjadi pada pihaknya yang bersifat sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak akan diadakan atau diadakan dengan syarat-syarat yang sama bilamana penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari benda itu, menyebabkan pertanggungan itu batal.
Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia : Karakteristik Hubungan 315
Jenis-jenis asuransi yang telah ada saat ini dapat dibagi menjadi 3 yaitu asuransi jiwa, asuransi kerugian dan asuransi sosial. Pada pokok bahasan ini, penulis meng khususkan untuk membahas asuransi sosial. Salah satu lembaga asuransi yang bergerak dibidang asuransi social wajib adalah Jasa Raharja. Jasa Raharja adalah lembaga asuransi yang menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola dan menyelenggarakan pelaksanaan Dana Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 serta mengelola dan menyelenggarakan pelaksanaan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Nomor 34 tahun 1964. Tugas dan Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengadakan iuran wajib yang di pungut dari penumpang umum dan sumbangan wajib dari pemilik kendaraan bermotor.
Pasal 1 butir (32) UU Perasuransian, dijelaskan bahwa: “Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan pelindungan dan risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan pelindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya.”Oleh karena itu, Asuransi Sosial mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut: 56
Asuransi Sosial secara umum meliputi: a. Penanggung (biasanya suatu organisasi dibawah wewenang pemerintah); b. Tertanggung (biasanya masyarakat luar anggota/golongan masyarakat tertentu); c. Risiko (suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan lebih dahulu); d. Wajib (berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lain).
Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan salah satu jenis perlindungan bagi masyarakat yang sifatnya sangat penting. Melalui asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, setiap pengendara kendaraan di jalan raya dapat dijamin dari biaya-biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari kecelakaan, serta
Yuridika: 316 Volume 30, No. 3, Desember 2015
keluarganya dapat memperoleh santunan apabila korban kecelakaan meninggal dunia. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan termasuk jenis asuransi wajib (compulsory insurance), dikatakan asuransi wajib karena: a. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini di wajibkan oleh undang-undang bukan berdasarkan perjanjian; b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang di delegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara ( Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964); c. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bermotif perlindungan masyarakat (social security), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan di gunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas jalan; dan d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.
Dasar hukum pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana dalam undang-undang tersebut lingkup jaminannya yaitu : a. Korban Yang Berhak Atas Santunan, adalah pihak ketiga yaitu : 1) Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor; 2) Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi; b. Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan Bermotor: 1) Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi mapupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965; 2) Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab
Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia : Karakteristik Hubungan 317
kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan; c. Kasus Tabrak Lari, terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannya; d. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api: 1) Berjalan kaki di atas rel atau jalanan kereta api dan atau menyebrang sehingga tertabrak kereta api serta pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat lalu lintas perjalanan kerata api, maka korban terjamin Undang-Undang Nomor 34 Tahun1964; 2) Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kerata api akan lewat, apabila tertabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun1964.
Selain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tersebut, di dalam pemberian besarnya santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Menteri Keuangan Republik Indonesia, di mana besarnya santunannya di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 disebutkan : a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a); c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Yuridika: 318 Volume 30, No. 3, Desember 2015
Hubungan Hukum dalam Asuransi Jasa Raharja dengan Korban Kecelakaan Angkutan Umum
Asuransi jasa rahrja merupakan asuransi sosial, dimana asuransi tersebut diberikan kepada setiap pengguna angkutan umum. Adanya asuransi jasa raharja tersebut melahirkan hubungan hukum antara jasa raharja dengan penumpang angkutan umum. Hubungan hukum tersebut bersumber dari perikatan diantara kedua belah pihak. Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib berprestasi. Unsur-unsur perikatan antara lain hubungan hukum, harta kekayaan, para pihak, dan prestasi. Subyek perikatan yaitu subyek hukum dimana mereka adalah pendukung hak dan kewajiban. Obyek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi.10 Wujud prestasi berdasarkan Pasal 1234 BW yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
Perikatan lahir karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang, hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 1233 BW yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Dengan demikian adanya suatu perikatan itu lahir dari adanya suatu perjanjian yang mengikat para pembuatnya dan juga lahir dari undang-undang. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perikatan yang bersumber dari perjanjian mempunyai suatu ciri dimana perikatan itu timbul karena adanya hubungan kontraktual yang disepakati para pihak dan sengaja dibuat oleh para pihak.Hal ini dimaksudkan bahwa perikatan tersebut ditimbulkan karena adanya hubungan kontraktual yang sengaja dibuat dan disepakati oleh para pihak. Menurut Pasal 1313 BW, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Namun, Agus Yudha Hernoko melengkapi pengertian atau kontrak dari definisi Pasal 1313 BW yang kurang kompeherensif tersebut, beliau
10 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, 1994, h. 3.
Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia : Karakteristik Hubungan 319
mengatakan bahwa “…pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.11 Subekti memberikan pengertian suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.12 Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan.13 Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Kedua belah pihak dapat berupa naturlijk persoon atau manusia pribadi dan recht persoon atau badan hukum. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
Suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya.14 Niewenhuis menyebutkan prinsip-prinsip hukum kontrak beserta pengecualiannya yakni15 : a. Asas kebebasan berkontrak (menurut bentuk dan isi) dengan perkecualian kontrak-kontrak formal dan riil (bentuk) dan syarat kausa yang diperbolehkan (isi); b. Asas daya mengikat kontrak (perkecualian daya pembatas itikad baik dan overmacht); c. Asas bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan diantara para pihak yang berkontrak (perkecualian janji demi kepentingan pihak ketiga). Kemudian berdasarkan pendapat M. Isnaeni16 yang dikutip oleh Agus Yudha Hernoko, memberikan beberapa prinsip sebagai tiang penyangga dari hukum kontrak :a. Prinsip Kebebasan Berkontrak; b. Prinsip Pacta
11 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008, h. 16.
12 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, h.1.
13 Ibid, h. 3
14Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., h.21.
15 J.H. Niewenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, h. 63-72.
16 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., h. 105
Yuridika: 320 Volume 30, No. 3, Desember 2015
Sunt Servanda; c. Prinsip Kesederajatan; d. Prinsip Privity of Contract; e. Prinsip Konsensualisme; f. Prinsip Itikad Baik.
Prinsip kebebasan berkontrak atau freedom of contract dimaksudkan bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas ini disebutkan di dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila atau sekadar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.17 Titik tolak perkembangan prinsip ini berawal dari abad 18 dan 19 dalam masa dimana ajaran hukum alam dan filosofi laissez faire begitu dominan.18 Dalam era ini, konsep klasik kebebasan berkontrak meliputi 2 hal, yaitu kontrak di dasarkan pada persetujuan dan kontrak merupakan hasil dari pilihan kebebasan.19 Para pihak diberi kebebasan membuat bentuk kontrak apa saja, dengan formal apa saja (tertulis, tidak tertulis, akta, elektronik, adhesi, sepihak, dst), dan dengan para pihak siapa saja. Prinsip kebebasan berkontrak atau freedom of contract merupakan asas yang bersifat universal, berlaku tidak hanya secara hukum nasional melainkan ketentuan hukum internasional juga mengaturnya.20 Namun seiring perkembangan kehidupan masyarakat, maka mempengaruhi pula penerapan dari prinsip kebebasan berkontrak, sehingga terdapat pembatasan prinsip kebebasan berkontrak, yakni :21 a. berkembangnya doktin itikad baik; b. berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan; c. makin banyaknya kontrak baku; d. berkembangnya hukum ekonomi. Bagaimanapun juga terlepas dari pembatasan prinsip kebebasan berkontrak, maka esensi dari prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan prinsip dasar hukum
17 Subekti, Op.Cit, h. 14
18 Y.Sogar Simamora, Buku Ajar Teknik Perancangan Kontrak, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006, h.11
19 Ibid.
20 Ayu Caesara Alifia Yunus, Aspek Kontraktual dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Subsidiary Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
21 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung: Alumni, 1992, h. 179-180.
Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia : Karakteristik Hubungan 321
kontrak dimana posisi tawar (bargaining position) para pihak bersifat setara dan proporsional sehingga pola ini menempatkan para pihak sebagai partner kontrak dalam pertukaran kepentingan mereka.22
Itikad baik berasal dari bahasa hukum romawi Bona fides yang berarti bonus adalah tulus dan baik, lalu fides adalah kepercayaan pada kebijakan seseorang. Maka hakekat dari Bona fides adalah berbuat baik, jujur dan tulus serta mengutamakan kepatutan.23 Salah satu prinsip yang batasannya sulit untuk ditentukan. Prinsip itikad baik tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang menekankan adanya keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik. Sejalan dengan perkembangan zaman, ketentuan ini ditafsir secara luas (extensive interpretation) yang kemudian menghasilkan ketentuan bahwa itikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (pre-contractual fase).24 Penerapan prinsip itikad baik harus dimaknai bahwa dilakukan pada semua proses kontraktual yang dimulai pada pra-kontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual. Maka dalam hal ini para pihak dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak boleh merugikan pihak lain, memanfaatkan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri.25 Pengaturan prinsip itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yakni suatu kontrak harus dilaksanakan itikad baik. Bahwa prinsip itikad baik merupakan kewajiban kontraktual dan para pihak berdasarkan pasal tersebut dituntut untuk melaksanakan kontrak seperti yang seharusnya dilakukan berdasarkan kepatutan dan keadilan.
Prinsip konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat.26 Prinsip konsesualisme diartikan bahwa setiap perjanjian hanya terbentuk jika antara kedua belah pihak terdapat konsensus atau kesepakatan. Dalam Pasal 1338 BW dinyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
22 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., h. 116
23 Soetojo Prawirohadmidjojo, Pelaksanaan Itikad Baik, Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2009, h. 1-2.
24Y. Sogar Simamora, Op.Cit, h. 13
25 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., h. 143.
26 Subekti, Op. Cit.,h. 15.
Yuridika: 322 Volume 30, No. 3, Desember 2015
undang bagi mereka yang membuatnya”. Penandatanganan suatu perjanjian kerja oleh pekerja tidak berarti kontrak yang bersangkutan demi hukum sah dan mengikat. Hal ini harus diuji dengan alat uji keabsahan kontrak yaitu Pasal 1320 BW. Dalam mencapai suatu kesepakatan, menurut Mariam Darus Badrulzaman terdapat suatu keinginan, kemauan (will) untuk mengikatkan diri. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme yang berarti terbentuknya suatu kontrak apabila telah terjadi kesepakatan dan tidak diperlukan suatu formalitas seperti akta notarial dan harus tertulis untuk beberapa hal tertentu.27
Pasal 1340 ayat (1) BW menyatakan “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Dari rumusan pasal tersebut, prinsip privity of contract tercermin dari suatu kontrak hanya mengikat para pihak yang tercantum dalam kontrak tersebut. Para pihak diluar kontrak tidak berlaku dan mengikat terhadap kontrak. Selanjutnya mengenai prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dalam hukum kontrak yang memiliki hubungan dengan penerapan prinsip keseimbangan dan keadilan. Berdasarkan pendapat filsuf besar Aristoteles justice consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inquality28, dari pendapat tersebut maka tercerminlah suatu hubungan proporsionalitas dan keadilan. Berikut deskripsi fungsi prinsip proporsionalitas dalam tahapan kontrak29: a. Pra Kontrak, prinsip proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara fair; b. Pembentukan Kontrak, prinsip proporsionalitas menjamin kesetaraan hak dan kebebasan dalam mengatur/menentukan proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair; c. Pelaksanaan Kontrak, prinsip proporsionalitas, menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati para pihak; d. Kegagalan Pelaksanaan Kontrak, Penilaian harus dilaksanakan secara proporsionalitas apakah kegagalan bersifat fundamental sehingga
27 Ibid.
28 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit.,h. 84
29 Ibid, h. 101.
Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia : Karakteristik Hubungan 323
menganggu pelaksanaan sebagian kontrak; e. Sengketa Kontrak, Beban pembuktian harus dibagi menurut pembuktian yang fair. Dari uraian tersebut di atas, maka prinsip proporsionalitas digunakan sebagai batu uji atau parameter dalam pertukaran kepentingan para pihak pada semua tahapan kontrak.
Selain bersumber dari perjanjian, perikatan juga dapat lahir dari undang-undang. Di dalam perikatan yang lahir dari undang-undang, asas kebebasan mengadakan perjanjian tidak berlaku. Suatu perbuatan menjadi perikatan adalah karena kehendak undang-undang.30 Perikatan yang lahir dari undang-undang terlepas dari kemauan para pihak. Apabila ada suatu perbuatan hukum, yang memenuhi beberapa unsur tertentu, undang-undang lalu menetapkan perbuatan hukum itu adalah suatu perikatan.31 Pasal 1352 BW menyebutkan bahwa: “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”.
Dalam suatu perjanjian asuransi terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Penanggung adalah pihak terhadap siapa diperalihkan risiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu. Risiko ini hanya diperalihkan kepadanya berdasarkan adanya premi yang juga dinikmatinya, jadi pihak penanggung mengikatkan dirinya untuk menanggung risiko apabila ia menikmati suatu premi. penanggung harus berbentuk perusahaan badan hukum berupa PT, Perseroan, Koperasi. Pihak Tertanggung adalah orang-orang yang berkepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung, sekaligus atau berangsur-angsur. Dengan tujuan akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu terjadi. tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum dan
30 Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, h. 97
31 Ibid.
Yuridika: 324 Volume 30, No. 3, Desember 2015
harus pihak yang berkepentingan atas obyek yang diasuransikan. Hubungan hukum antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung lahir dari adanya suatu perjanjian asuransi yang telah dibuat oleh para pihak. Untuk sayarat sahnya perjanjian asuransi juga merujuk pada ketentuan umum syarat sah perjanjian yaitu Pasal 1320 BW.
Karakteristik hubungan hukum yang lahir dari perjanjian melekat pada asuransi yang sifatnya bukan sosial, tetapi asuransi yang sengaja dibuat para pihak dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah terbentuk diantara kedua belah pihak. Berbeda halnya dengan asuransi sosial, dalam hal ini asuransi jasa raharja yang sumber perikatan diantara pihak penanggung yang dalam hal ini adalah jasa raharja dengan pihak tertanggung yaitu pengguna angkutan umum bersumber dari undang-undang. Hal ini dikarenakan, asuransi jasa raharja diperuntukkan terhadap siapa saja yang menggunakan jasa angkutan umum. Pihak jasa raharja selaku penanggung mempunyai prestasi dalam hal pertanggungan jika terjadi risiko kecelakaan pada penumpang angkutan umum. Sebaliknya, dengan pembayaran karcis angkutan umum maka penumpang juga sudah melakukan kewajiban pembayaran premi selaku pihak tertanggung. Inilah yang menjadi perbedaan karakteristik hubungan hukum dalam asuransi jasa raharja bila dibandingkan dengan perjanjian asuransi yang bersifat umum. Prestasi-prestasi kedua belah pihak diikat dalam suatu perjanjian dimana pemenuhan presatsi tersebut merupakan kewajiban para pihak sesuai dengan isi perjanjian.
Asuransi jasa raharja diberikan sebagai perwujudan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Pihak-pihak dalam asuransi kecelakaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 adalah sebagai berikut: 1. Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan atau alat angkutan penumpang di darat, laut maupun udara sebagai pihak yang diwajibkan membayar premi; 2. Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh menteri keuangan khusus untuk itu sebagai penanggung, menjalankan hak sebagai penerima premi dan menjalankan kewajiban sebagai pembayar santunan, dimana sebagai pelaksananya adalah PT (persero) asuransi kerugian Jasa Raharja; 3. Masyarakat/setiap orang yang
Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia : Karakteristik Hubungan 325
menjadi korban kecelakaan angkutan umum/penumpang di darat, laut maupun udara dan korban kecelakaan lalu lintas jalan sebagai tertanggung (penerima santunan). Penegasan dalam UU Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa pihak tertanggung dalam asuransi kecelakaan yang merupakan produk dari asuransi jasa raharja ini merupakan salah satu cirri adanya suatu hubungan hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian. Sifat dari perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Pihak penanggung hanya akan memberikan pertanggungan kepada pihak tertanggung jika pihak tertanggung sudah melakukan pembayaran premi yang menjadi salah satu kewajibannya. Tetapi dalam asuransi jasa raharja pemungutan premi tidak berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak melainkan sudah diatur dalam undang-undang. Inilah yang menjadi karaktersitik pembeda antara asuransi jasa raharja sebagai asuransi social wajib dengan asuransi lainnya.
Penutup
Asuransi merupakan sarana pengalihan resiko atas kemungkinan peristiwa tidak pasti yang dapat saja di alami oleh setiap orang. Dalam lalu lintas angkutan darat, seringkali penumpang merasa dirugikan karena ulah dari sopir angkutan umum yang tidak mentaati aturan lalu lintas. Sehingga akhirnya, hal tersebut menjadi salah satu faktor kecelakaan dalam angkutan umum. Untuk mengatasi atau memperkecil resiko dari penumpang tersebut maka Pemerintah dalam hal ini membentuk lembaga asuransi yang bernama Jasa Raharja, dimana tugas dan fungsinya antara lain adalah memberikan jaminan dan/atau santunan dalam hal kecelakaan lalu lintas darat, yang dalam pokok bahasan ini juga menyangkut angkutan umum darat.
Terdapat beberapa karakteristik yang ada dalam asuransi sosial wajib, yang pertama konsensuil yaitu terjadi kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dalam suatu hal tertentu. Untuk penumpang yang menggunakan angkutan umum, hal in dapat di lihat dari serangkaian peristiwa ketika penumpang membeli tiket atau karcis angkutan umum, membayar harga kemudian menaiki angkutan umum tersebut.
Yuridika: 326 Volume 30, No. 3, Desember 2015
Dari serangkaian peristiwa tersebut secara implisit penumpang telah sepakat untuk mengikuti asuransi sosial wajib (Jasa raharja). Kedua yaitu Timbal Balik / Obligatoir yaitu masing-masing pihak harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah di atur di peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang ketiga adalah Itikad Baik, dimana setiap pihak harus memiliki itikad baik dalam menjalanjkan kewajibannya. Keempat, Sosial (wajib) yaitu hubungan hukum lahir karena undang-undang dan bukan karena perjanjian. Kelima Penanggung dalam hal ini Asuransi Jasaraharja berperan Pasif, tidak akan melakukan upaya apapun kecuali terdapat laporan dari korban kecelakaan lalu lintas jalan. Selanjutnya adalah Tertanggung (pengguna jalan) berperan aktif atau hanya korban yang paham haknya yang akan mengajukan klaim ketika terjadi kecelakaan lalu lintas jalan. Ketujuh adalah Jumlah manfaat yang diterima sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kondisi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Kedelapan adalah terkait Istilah Premi diganti menjadi iuran wajib dan SWDKLLJ dan yang terakhir adalah Tidak ada polis, sebagai alat bukti bila terjadi peristiwa tidak pasti sesuai di Pasal 1866 BW . Hal ini karena semua hak dan kewajiban dari pihak jasa raharja dan korban kecelakaan lalu lintas sudah jelas di atur di peraturan perundang-undangan.
Daftar Pustaka
Buku
Badrulzaman, Mariam Darus, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
Endang, dan M.Suparman, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Bandung: Alumni, 2003.
Hakim, Lukman, dan Chairul Huda, Tindak Pidana Dalam Bisnis Asuransi, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), cetakan pertama, Jakarta, 2006.
Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia : Karakteristik Hubungan 327
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.
Muis, Abdul, Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian, Medan: Fakultas Hukum USU, 2005.
Niewenhuis, J.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan.
Patrik, Purwahid, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, 1994.
Prakoso, Djoko, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Prawirohadmidjojo, Soetojo, Pelaksanaan Itikad Baik, Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2009.
Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung: Alumni, 1992.
Simamora, Y.Sogar, Buku Ajar Teknik Perancangan Kontrak, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006.
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005.
Peraturan Perundang-Undangan
BURGERLIJK WETBOEK (BW)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)
Yuridika: 328 Volume 30, No. 3, Desember 2015
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasaraharja
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasaraharja
Website
www.id.wikipedia.org
www.jasaraharja.co.id

SISTEM INFORMASI PEGAWAI BERBASIS WEB SMA YAYASAN WANITA KERETA API (YWKA) PALEMBANG DENGAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)

SISTEM INFORMASI PEGAWAI BERBASIS WEB SMA YAYASAN WANITA KERETA API (YWKA) PALEMBANG DENGAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) ...